caleg bekasi 2019 - Team Pansus Perancangan UU Pemilu selalu menyempurnakan perancangan undang-undang itu supaya pesta rakyat di Pemilu 2019 betul-betul punya rakyat serta memberi pendidikan politik yang baik di dalam masa demokrasi sekarang ini.

Ditambah lagi pada Pemilu 2019 nanti penentuan legislatif (pileg) serta penentuan Presiden (Pemilihan presiden) akan berjalan serentak. Momen serentak itu diprediksikan perhatian rakyat semakin lebih tertuju pada capres daripada caleg.

"Penduduk semakin lebih tertuju perhatiannya pada calon presiden, daripada calon legislatif. Ini begitu bahaya," papar Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Yandri Susanto waktu ada di redaksi JawaPos.com, Senin (23/1).

Kedatangan Team Pansus di JawaPos.com dalam rencana untuk menyempurnakan bahasan UU Pemilu sebelum disahkan. Karena itu Pansus minta input ke semua pihak. Diantaranya dari alat. Dalam peluang itu Yandi didampingi anggota pansus yang lain, yaitu Ahmad Zacky Siradj (Golkar), Al Muzzammil Yusuf (PKS) serta Viva Yoga Mauladi (PAN).

Yandri mengatakan, salah satunya pemicu tenggelamnya calon legislatif di Pemilu 2019 sebab partai lebih memprioritaskan mengkampanyekan capresnya. Hal tersebut cukuplah berdasarkan, sebab sponsor atau penyandang dana lebih ingin memberikan donasinya untuk cost iklan calon presiden. "Mengakibatkan ruangan iklan atau kampanye lebih dikuasai calon presiden," tambah orang politik PAN itu.

Supaya kecemasan itu berlangsung serta calon legislatif memperoleh ruangan dalam kampanye nanti butuh ditata ruangan iklan kampanye demikian rupa dalam UU Pemilu. Diantaranya, Partai politik mengiklankan semua calegnya dalam ruangan iklan dengan bertepatan.

Anggota Pansus RUU Pemilu Al Muzzammil Yusuf memberikan, pemilu itu ialah pesta rakyat, pesta negara. Jadi yang perlu berpesta itu negara. Hingga siapa yang dipilih itu beberapa negarawan. Bukan hartawan. "Kita kehendaki di pemilu yang akan datang yang menang ialah beberapa negarawan. Bukan hartawan. Karena itu kampanye dalam Pemilu itu mesti ditata negara. Diantaranya negara yang membiayai iklan kampanya beberapa calon, baik calon legislatif ataupun calon presiden," pungkasnya.